LEBAK, CNO – Pembangunan revitalisasi SDN 2 Cijoro, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan. Selain pekerja di lokasi terpantau tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), pekerjaan tersebut diduga diborongkan kepada pihak ketiga, padahal seharusnya dilaksanakan langsung oleh pihak sekolah melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Berdasarkan papan informasi di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Nama sekolah: SDN 2 Cijoro Lebak. Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Waktu pelaksanaan: 71 hari kalender. Sumber dana: APBN Tahun Anggaran 2026. Jumlah dana bantuan: Rp 1.318.888.598.
Pantauan wartawan di lapangan, Kamis (19/11/2026), hampir seluruh pekerja bangunan tidak memakai pelindung diri. Dalam foto yang diambil wartawan, terlihat pekerja berdiri di atas perancah bambu tanpa helm dan tanpa pengaman lainnya.
Padahal, APD sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan pekerja saat bekerja. Kondisi tersebut jelas merupakan pelanggaran keselamatan kerja. Pengurus pekerjaan wajib menyediakan sekaligus mewajibkan pekerja memakai APD, namun aturan itu tidak dijalankan di lokasi.
Wartawan kemudian mencoba menemui P2SP dan kepala sekolah, namun hasilnya nihil. Keduanya tidak berada di lokasi saat penelusuran dilakukan.
Wartawan lalu bertemu kepala tukang, BP Akew. Saat ditanya soal P2SP, Akew mengaku tidak tahu.
“Saya mah khusus mengawasi yang kerja. Masalah ini itu mah kepala tukang tidak tahu apa-apa,” ujar Akew.
Saat ditanya soal kelengkapan kerja, Akew mengakui semua pekerja tidak memakai kelengkapan kerja. Ia menyebut sebetulnya perlengkapan lengkap tersedia, namun pekerja tidak terbiasa memakainya.
“Sebetulnya lengkap ada, cuman namanya nggak biasa para pekerja memakainya. Sebetulnya perlengkapan kerja itu sangat penting demi keselamatan kerja dan kenyamanan yang kerja juga,” katanya.
Kejanggalan lain muncul saat ditanya soal kepala sekolah dan pengurus P2SP, Akew justru menyebut mandor borongan. Menurut Akew, pembangunan tersebut diborongkan. Pemborongnya adalah Pak Eli, yang memiliki dua proyek, satu di wilayah Maja dan satu lagi di SDN 2 Cijoro.
“Pembangunan revitalisasi di SDN 2 Cijoro ini masing-masing mandor ada 3 kelompok, beda mandor,” tutup Akew.
Padahal, revitalisasi ini seharusnya dilaksanakan oleh pihak sekolah dan P2SP, bukan diborongkan. P2SP lah yang harus bertanggung jawab penuh, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pelaporan dana. Jika diborongkan kepada pihak ketiga, hal itu diduga menyalahi aturan revitalisasi.
Yang menjadi perhatian, kontrol pengawasan, P2SP, dan kepala sekolah seluruhnya tidak ada di tempat saat wartawan melakukan penelusuran.
Hingga berita ini ditulis, wartawan masih berusaha membuka ruang hak jawab kepada mandor, P2SP, serta kepala sekolah terkait apakah pembangunan revitalisasi senilai Rp 1,3 miliar tersebut diborongkan atau tidak. Wartawan masih menunggu jawaban dari pihak-pihak terkait.
M.Ubik
