LEBAK,CNO – Pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan 80 paket pekerjaan jalan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2026. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat konektivitas antarwilayah, terutama jalan poros desa yang selama ini sulit dituntaskan hanya dengan Dana Desa.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Dade Yan Apriyandi, mengatakan, dari 80 paket tersebut, 25 paket dialokasikan untuk jalan kabupaten dan 55 paket untuk jalan poros desa.
“Total penanganan mencapai 50,1 kilometer, terdiri dari 21 kilometer jalan kabupaten dan 29,1 kilometer jalan poros desa,” kata Dade saat berdiskusi dengan pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lebak di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026).
Dade menjelaskan, Kabupaten Lebak saat ini memiliki 107 ruas jalan kabupaten dengan total panjang 749,37 kilometer. Jalan-jalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Di luar itu, terdapat 643 ruas jalan poros desa dengan total panjang 2.088,8 kilometer, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 600.1/Kep.77-DPUPR/2026.
Besarnya jumlah ruas jalan poros desa membuat pemerintah kabupaten tidak bisa hanya mengandalkan Dana Desa.
“Hal ini saya sampaikan hari ini agar masyarakat dapat memahami pembagian ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan masing-masing,” ujar Dade.
Menurut Dade, pada periode 2025-2026, di bawah kepemimpinan Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Pemkab Lebak mulai melakukan intervensi pembangunan jalan poros desa melalui APBD kabupaten.
Kebijakan itu diambil karena Dana Desa yang dimiliki pemerintah desa terbatas, sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur jalan.
“Seperti kita ketahui bersama, kemampuan Dana Desa belum bisa menyelesaikan seluruh pengerjaan infrastruktur karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, Pak Bupati melakukan intervensi dengan mengalokasikan anggaran dari APBD kabupaten,” kata Dade.
Untuk penanganan jalan poros desa saja, Pemkab Lebak mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35.830.928.000 atau sekitar Rp 35,8 miliar pada APBD Murni 2026.
Dade berharap pembangunan jalan tersebut tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Jalan kabupaten dan poros desa yang membaik dinilai akan memperkuat konektivitas antardesa, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendukung pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.
“Harapannya, akses transportasi semakin baik dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” kata Dade.
M.Ubik
