Redaksi 
LEBAK, CNO – Gerakan Mahasiswa Banjarsari (GEMARI) mendesak transparansi anggaran di Kecamatan Banjarsari. Mereka akan menggelar diskusi publik untuk menagih Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 2026.
Diskusi bertajuk “Transparansi Anggaran Kecamatan dan Menuntut LPJ PHBN 2026” akan digelar Selasa (30/9/2026) pukul 15.00 WIB di Alun-alun Kecamatan Banjarsari.
Ketua GEMARI, Muhamad Haris, mengatakan diskusi ini sebagai ruang klarifikasi soal perencanaan hingga realisasi anggaran PHBN.
“Kami menilai perlu ada LPJ dan evaluasi, baik pemerintahan maupun kepanitiaan PHBN, sebagai bentuk transparansi,” ujar Haris, Senin 29 September 2026
Haris mengaku sebelum menggelar diskusi publik, pihaknya sudah dua kali beraudiensi dengan Kecamatan Banjarsari.
Audiensi pertama pada 22 September 2026 dinilai buntu karena pihak terkait tidak hadir lengkap. Audiensi kedua pada 25 September 2026 juga sama. Padahal sudah disepakati semua pihak akan dihadirkan.
“Ada kesepakatan semua pihak terkait dihadirkan, tapi nyatanya hanya beberapa pihak yang hadir,” katanya.
Minta DPA dan LRA Dibuka
Tak hanya LPJ PHBN, GEMARI juga meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Banjarsari dibuka ke publik.
“Kami perlu mengkaji DPA dan LRA agar persoalan bisa dilihat berdasarkan data, bukan asumsi,” tegas Haris.
Menurutnya, dokumen tersebut penting untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, alokasi, dan realisasi anggaran.
Tuntut Evaluasi Panitia PHBN
GEMARI juga menagih komitmen panitia PHBN 2026 untuk segera menyampaikan LPJ dan melakukan evaluasi kegiatan.
“Kami ingin menagih komitmen dan kewajiban panitia PHBN untuk melaksanakan LPJ dan evaluasi,” ujarnya.
Forum ini mengusung tagline _“Buka Data, Kawal Anggaran, Tuntut Pertanggungjawaban” dan terbuka untuk Forkopimcam, tokoh masyarakat, OKP, Ormas, mahasiswa, media, hingga masyarakat umum.
Haris menegaskan, pihaknya tidak ingin menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum ada data resmi.
“Kami hanya ingin membuka ruang dialog berdasarkan data dan penjelasan resmi dari pihak terkait,” pungkasnya.
Red
