Redaksi 
LEBAK,CNO – Workshop Pendidikan dengan tema Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Mendukung Sarana dan Prasarana Sekolah sukses digelar di Kabupaten Lebak.
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertempat di Green Keisha, Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kabupaten Lebak.
Acara dihadiri langsung Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos.,M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan, serta Asisten Daerah 1 Kabupaten Lebak Alkadri.
Turut hadir para insan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga perwakilan dinas terkait.
Dalam sambutannya, Dr. Hj. Adde Rosi menegaskan bahwa revitalisasi bukan hanya soal memperbaiki bangunan fisik sekolah.
“Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan fisik saja, tapi soal bagaimana kita membangun masa depan anak-anak kita. Sarana yang mendukung akan membuat proses belajar mengajar menjadi nyaman, aman, dan berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal dan memperjuangkan anggaran pendidikan agar program revitalisasi tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh sekolah, khususnya di daerah.
Dalam wawancara eksklusif usai acara, Hj. Adde Rosi menjelaskan pentingnya program ini bagi Lebak yang masih memiliki banyak sekolah dengan kondisi rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan.
Menurutnya, mutu pendidikan 30 persen ditentukan oleh sarana prasarana yang menunjang.
“Dengan adanya program revitalisasi dari Pak Prabowo, mudah-mudahan ini membantu agar anak kita bisa bersekolah di sekolah yang aman dan nyaman sehingga kualitas mutu anak-anak kita, nilai-nilainya bisa meningkat,” jelasnya.
Ia menambahkan, program revitalisasi menyasar jenjang PAUD hingga SMA dan sudah berjalan sejak 2025.
“Program ini untuk level PAUD sampai SMA. Untuk 2026-2027 sudah berjalan, dari 2025 sudah saya laksanakan, 2026 juga berjalan dan insyaallah akan dilanjutkan lebih banyak lagi di 2027,” paparnya.
Terkait mekanisme pengerjaan, ia menyebut dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dengan melibatkan swadaya masyarakat dan sekolah.
“Insyaallah tinggal tiga bulan lagi selesai yang 2026 ini, dikerjakan oleh sekolah sendiri secara swakelola, swadaya masyarakat, swadaya sekolah,” ungkapnya.
Menanggapi potensi pelanggaran, ia mengingatkan agar seluruh pelaksanaan dijalankan sesuai aturan pemerintah dan kementerian.
“Sudah ada aturannya dari pemerintah, dari kementerian juga sudah jelas seperti apa, jadi tolong dijalankan sesuai aturan karena tujuan kita adalah bagaimana sarana prasarana anak-anak kita ini terpenuhi di sekolah,” pungkasnya.
M.ubik
